PAHAM HUKUM BAYAR UTANG MU Melawan Gertak-Gertak JAMBU Debt Collector
Kendaraan bermotor memang telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat bukan hanya untuk membantu mobilisasi kegiatan masyarakat. Untuk memilikinya sering sekali beberapa masyarakat membelinya dengan cara kredit melalui perusahaan pembiayaan (bank/leasing). Proses tersebut dikenal dengan perjanjian fidusia, yang untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditor maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia Realitanya justru hal ini menimbulkan beberapa persoalan.

Beberapa persoalan tersebut timbul akibat adanya ketidakpatuhan terhadap perjanjian tersebut yang disebut dengan “cidera janji”. Salah satu yang umum terjadi ialah akibat penunggakan pembayaran angsuran oleh debitur, sehingga menyebabkan kreditur mengambil (eksekusi) kendaraan bermotor yang ada pada debitur. Hal ini secara umum diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Sering kali kreditor menggunakan jasa debt collector untuk melakukan eksekusi. Seperti pada kasus yang viral belakangan ini menimpa Serda Nurhadi Kelurahan Semper imur, Mei 2021 Mobil yang dikendarainya dikerubuti oleh kurang lebih 10 orang debt collector sehingga menyebabkan kemacetan. Untuk mengamankannya, Polisi berinisiatif membawanya Polres Jakut karena tetap masih diikuti oleh beberapa debt collector yang tidak kondusif.

Namun yang harus ditegaskan adalah unsur cidera janji berdasarkan Putusan MK No18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa: Cidera janji harus memang berdasarkan perjanjian yang sudah ditetapkan diawal. Perjanjian awal harus berdasarkan kesepakatan kedua-belah pihak. Jika tidak ada kesepakatan cidera janji diawal dan debitur tidak mau menyerahkan objek fidusianya (sepeda motor), maka eksekusinya harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Tentang kami

Redaksi

Pedoman Media Siber

Kode Etik

F A Q

Informasi Karir

Hubungi Kami