Mekanisme Perampasan Aset Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
Halo Sobat Paham Hukum!
Sebagai langkah untuk mengembalikan kerugian negara yang disebabkan oleh Tindak Pidana Korupsi, Proses Perampasan Aset dijadikan sebagai bagian dari sanksi tambahan yang melibatkan penarikan barang-barang tertentu yang didapat dari hasil tindak pidana. Lalu, bagaimana proses pelaksanaan Perampasan Aset diatur menurut ketentuan hukum yang berlaku saat ini?
Dalam sistem hukum Indonesia pada saat ini, ketentuan perampasan aset dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR). Perampasan aset yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi dianggap sebagai langkah preventif untuk melindungi dan mencegah perpindahan harta kekayaan yang diduga berasal dari korupsi agar tidak berubah kepemilikan atau tempat penempatannya. Secara garis besar, UU TIPIKOR menerapkan dua mekanisme dalam pelaksanaan perampasan aset, yakni mekanisme pidana dan mekanisme perdata.
Mekanisme secara pidana ada di Pasal 18 ayat (1) huruf (a), perampasan aset dalam perkara tipikor, diatur sama dengan ketentuan perampasan aset yang berlaku umum yaitu sama dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 39 KUHAP yang mengatur mengenai ketentuan barang- barang yang dapat dikenakan penyitaan. Barang-barang yang dimaksud seperti:
1. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagai diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;
2. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
4. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
Mekanisme secara perdata diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UU TIPIKOR. Dalam ketentuan tersebut ketika penyidik menemukan dan berpendapat bahwa sebuah tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, namun ditemukan kerugian negara secara nyata, maka penyidik dapat menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau instansi yang dirugikan untuk melakukan gugatan secara perdata.
Selain itu putusan bebas dalam tindak pidana korupsi juga tidak menghapuskan hak negara untuk mengajukan tuntutan atas kerugian terhadap keuangan negara. Mekanisme perdata dalam perampasan dilakukan dalam konteks upaya pengembalian aset yang digunakan dalam melakukan tindak pidana korupsi dan atau hasil dari tindak pidana korupsi. Dalam implementasinya, perampasan aset yang dilaksanakan baik melalui jalur pidana maupun perdata, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, menunjukkan aspek positif dan negatifnya.
Mekanisme Perampasan Aset Menurut UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi
Mekanisme Pidana
Keunggulan :
1. Perampasan aset merupakan tindaan yang didasari oleh keputusan yudisial yang didasarkan pada asas-asas yang diuji dalam proses persidangan hukum. Prosedur perampasan aset ini.menjadikan putusan hakim sebagai landasan yang kuat dalam menentukan pengambilan aset yang terkait dengan tindak pidana, sehingga memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam penegakan hukum. Keberadaan dasar hukum yang jelas dan kuat dalam proses perampasan aset menegaskan komitmen untuk melindungi keuangan negara dan menegakkan keadilan dalam menangani tindak pidana korupsi serta memberikan efek jera bagi pelaku korupsi.
2. Perampasan aset diharapkan secara efektif dapat diterapkan sebagai langkah yang mendukung peningkatan upaya pemberantasan korupsi dengan memberikan efek jera yang signifikan bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Dengan menerapkan prosedur perampasan aset yang efisien dan efektif sehingga dapat memberikan sinyal yang kuat kepada masyarakat bahwa tindakan korupsi tidak akan ditoleransi dan akan mendapatkan sanksi yang tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.
Kekurangan :
1 Adanya metode subsider atas kewajiban pembayaran aset hasil tindak pidana dapat mengurangi efektivitas proses perampasan aset hasil tindak pidana. Sebagian besar narapidana cenderung menyatakan ketidakmampuannya untuk mengembalikan aset yang berasal dari tindak pidana yang mereka lakukan, sehingga mereka akan dijatuhi hukuman penjara sebagai kompensasi. Sistem subsidi yang berlaku tidak melebihi ancaman hukuman pidana pokok menjadi pilihan menarik bagi narapidana, dibandingkan harus mengembalikan aset hasil kejahatan.
2 Pembatasan penyitaan hanya pada benda yang terkait langsung dengan tindak pidana menimbulkan hambatan bagi penegak hukum dalam proses penyitaan atau perampasan. Memilah-milah barang yang terkait secara langsung membutuhkan waktu, sementara proses penyitaan harus cepat agar aset tidak berpindah tangan.
3. Hukum pidana memiliki keterbatasan khusus di mana aset bukan fokus utama dalam hukum pidana. Adopsi mekanisme perdata dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi bertujuan untuk meningkatkan pengembalian kerugian negara demi menjaga keadilan sosial.
Mekanisme Perdata :
Keunggulan :
1. Memiliki karakter yang spesifik, yaitu hanya dapat dilakukan ketika upaya pidana tidak lagi memungkinkan untuk digunakan dalam upaya pengembalian kerugian negara pada kas negara. Keadaan dimana pidana tidak dapat digunakan lagi antara lain seperti tidak ditemukan cukup bukti, terdakwa diputus bebas, dsb.
2. Dapat menjawab kekurangan yang dimiliki oleh mekanisme pidana antara lain tetap dapat melakukan gugatan walaupun tersangka, terdakwa, ataupun terpidana meninggal dunia sehingga dapat meningkatkan upaya pengembalian kerugian negara yang dikorupsi (Pasal 33 dan Pasal 34 UU TIPIKOR).
Kekurangan :
1. Proses perdata menganut sistem pembuktian formil yang dalam prakteknya bisa lebih sulit daripada pembuktian materiil.
2. Objek pengaturan dalam perampasan aset menggunakan mekanisme perdata hanya terbatas pada tindak pidana korupsi saja. Pada tindak pidana lain yang terdapat unsur ekonomi di dalamnya belum dapat dilakukan perampasan aset dengan menggunakan mekanisme perdata karena belum ada peraturan tertulis yang mengaturnya, kecuali menempuh jalur perdata sendiri setelah perkara pidana incracht.
Nah, berdasarkan pertimbangan tersebut maka penting untuk segera merumuskan dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang mengatur metode perampasan aset yang lebih efisien daripada yang ada saat ini. RUU ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi kelemahan dalam sistem hukum Indonesia terkait perampasan aset, seperti penyelesaian yang lambat, proses penyitaan yang kaku, fokus penegakan hukum hanya pada pelaku, dan ketersediaan metode subsider.
Daftar Rujukan
UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan dari UU No31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR).
KUHAP
![]() |
Premium Director Visual Design |
Alam Mahardika Fakta Alfalah, S.H |
-
Related Post
UKT KAMPUS BATAL NAIK : Hanya Sementara atau Tahun Depan Naik Lagi ?
