Membicarakan Kembali Efektivitas Pasal Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di dalam UU ITE

 

(Nur Fathimah Azzahra Syafril)

           Pasal delik pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) seharusnya dapat secara proporsional menciptakan ketertiban dan perlindungan di dalam aktivitas pemanfaatan teknologi yang semakin pesat berkembang. Namun, pada perkembangannya implementasi penggunaan Pasal tersebut justru menjadi alat kriminalisasi yang bertentangan dengan hak atas kebebasan berpendapat yang dijamin oleh Konstitusi. Fenomena tersebut menimbulkan urgensi untuk mengadakan perubahan terhadap Pasal delik pencemaran nama baik di dalam UU ITE agar memiliki paradigma perlindungan kebebasan berpendapat.

 

           Tujuan utama yang ingin dicapai oleh norma hukum adalah menciptakan kedamaian hidup antar pribadi atau dikenal dengan istilah het recht wil de vrede. Sebagai kaidah yang mengatur sikap tindak manusia, maka dari itu pembentukan hukum disesuaikan pula dengan perkembangan masyarakat agar dapat mencapai tujuan hukum itu sendiri, yakni menciptakan masyarakat atau kehidupan bersama yang berkualitas.

 

           Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, lahir suatu hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber (cyber law) secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Keberadaan hukum ini tidak terlepas dari perkembangan teknologi dan informasi yang semakin masif. Dalam laporan berjudul “Digital 2021”, pengguna internet di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 202, 6 juta jiwa. Jumlah ini sendiri menunjukan tren kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

 

           Salah satu materi muatan dalam UU ITE adalah aturan dan sanksi terhadap tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik di ruang digital. Kriminalisasi terhadap tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik sendiri merupakan manifestasi dari perlindungan terhadap reputasi yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR), dan dituangkan pula dalam konstitusi Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Pasal penghinaan dan pencemaran nama baik secara mendasar memiliki tujuan untuk melindungi harkat dan martabat individu dari defamasi. Jaminan akan perlindungan ini merupakan hak konstitusional warga negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

           Namun pada praktiknya terjadi tren penerapan pasal penghinaan dan pencemaran nama baik yang justru seolah digunakan sebagai alat kriminalisasi yang membungkam suara kritis atau membuat individu menjadi takut untuk menyampaikan pendapat hingga penerapannya dianggap bertentangan dengan rasa keadilan. Beberapa preseden penegakan hukum pasal ini diantaranya adalah kasus berkaitan dengan Prita Mulyasari yang menceritakan pelayanan rumah sakit justru diganjar dengan tuntutan pencemaran nama baik. Selain itu terdapat pula kasus Dr. Wadji yang diganjar dengan tuntutan penghinaan atas komentar nya di whatsapp grup PGRI. Hingga kasus Saiful Mahdi, seorang dosen yang menyampaikan pendapat kritis di dalam grup whatsapp yang juga dijerat dengan pasal penghinaan di dalam UU ITE. Rangkaian kejadian ini memantik kembali diskusi mengenai sejauh mana efektivitas implementasi pasal delik pencemaran nama baik bila ditinjau dari ha katas kebebasan berpendapat.

alih-alih melindungan harkat dan martabat individu, pasal penghinaan dan pencemaran nama baik di dalam UU ITE kerap kali digunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi dan berpendapat di ruang online. Gejala-gejala penggunaan pasal delik penghinaan dan pencemaran nama baik yang justru membungkam ekspresi, telah menunjukan bahwa pasal penghinaan dan pencemaran nama baik di dalam UU ITE berpotensi dan bahkan dalam beberapa kasus telah membatasi hak untuk menyatakan pendapat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 E ayat (2) dan juga kebebasan untuk mengolah, memproses dan menyebarkan informasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 F UUD 1945.  Meskipun dalam Pasal 28 J ayat (2) disebutkan jika pembatasan terhadap hak-hak konstitusional dapat dilakukan namun terdapat kondisi-kondisi yang harus diperhatikan, yaitu harus ditentukan oleh undang-undang dengan mempertimbangkan tuntutan yang adil, nilai-nilai agama, ketertiban umum dalam konteks masyarkat yang demokratis.

           Penyeimbangan mengenai perlindungan dan pembatasan hak memang bukanlah hal yang sederhana. K.C Wheare mengibaratkan hukum yang membatasi hak seperti ‘meberikan dengan tangan yang satu, tetapi mengambilnya kembali dengan tangan yang lain’. Namun dalam konteks hukum yang demokratis penyeimbangan ini harus dilakukan dengan baik. Karena jika tidak yang terjadi adalah efektivitas penegakan hukum yang bermuara pada pemberangusan hak-hak konstitusional warga negara.

 

Daftar Rujukan

 

Amnesty International Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen, ELSAM, dkk, “Kertas Kebijakan Catatan dan Desakan Masyarakat Sipil atas Revisi UU ITE”, https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2021/04/kertas_posisi_revisi_UU_ITE.pdf, diakses pada 13 Oktober 2021.

Asshiddiqie, Jimly. Perihal Undang-Undang. 2 ed. Buku-e digital LIPI, 2004.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Efektivitas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta, 2010.

Detiknews, “Jejak Dosen Pelesetkan PGRI: Didakwa Langgar UU ITE hingga Divonis Bebas”, https://news.detik.com/berita/d-5507343/jejak-dosen-pelesetkan-pgri-didakwa-langgar-uu-ite-hingga-divonis-bebas, diakses pada 13 Oktober 2021. 

Kompas.com, “Jumlah Pengguna Internet Indonesia 2021 Tembus 202 Juta”, https://tekno.kompas.com/read/2021/02/23/16100057/jumlah-pengguna-internet-indonesia-2021-tembus-202-juta, diakses pada 6 Juli, 2021, diakses pada 12 Oktober 2021.

Kompas.com, “Pelajaran dari Kasus yang Menjerat Saiful Mahdi”, https://nasional.kompas.com/read/2021/10/08/11220671/pelajaran-dari-kasus-yang-menjerat-saiful-mahdi?page=all, diakses pada 13 Oktober 2021. 

Kompas.com, “UU ITE yang Memakan Korban, dari Prita Mulyasari hingga Baiq Nuril”,  https://nasional.kompas.com/read/2021/02/16/17092471/uu-ite-yang-memakan-korban-dari-prita-mulyasari-hingga-baiq-nuril?page=all, diakses pada 13 Oktober 2021.

Rahardjo, Satjipto. Hukum dalam Jagat Ketertiban. Jakarta: UKI Press, 2006.

Samudra, Anton Hendrik. “Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Komunikasi di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE.” Jurnal Hukum & Pembangunan Tahun ke-, no. 1, Januari-Maret (2020): 91–105.

Suharyati, Monika. “Larangan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE.” Info Singkat XIII, no. 5, Maret (2021): 1–6.

Wheare, K. C. Konstitusi-Konstitusi Modern. Terjemahan. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2019.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), “Rilis Koalisi Masyarakat Sipil]Presiden Jokowi Segera Cabut Pasal Karet UU ITE, Rakyat Mendesak dan Siap Mengawal”, https://www.walhi.or.id/rilis-koalisi-masyarakat sipil-presiden-jokowi-segera-cabut-pasal-karet-uu-ite-rakyat-mendesak-dan-siap-mengawal, diakses pada 6 Juli, 2021.

Kewenangan Pembatasan Informasi Elektronik dan Relevansinya di Era Post-Truth

-Elma Putri Tanbun-

 

Post-truth oleh Oxford Dictionary didefinisikan sebagai “Relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief”. Artinya, sebuah kondisi dimana emosi individu lebih berperan daripada kebenaran objektif untuk membentuk opini publik. Istilah post-truth digunakan pertama kali tahun 1992 oleh Steve Tesich dalam majalah The Nation ketika merefleksikan kasus Perang Teluk dan kasus Iran yang terjadi di periode tersebut. Steve Tesich menuliskan bahwa opini warga digiring melalui pernyataan emosional dan bukan fakta sebenarnya. Kebohongan-kebohongan dalam informasi yang disebarkan menyentuh aspek emosional yang berakibat masyarakat sulit melihat kebenaran atau fakta-fakta yang sebenarnya terjadi.

Post-truth berkembang seiring dengan revolusi digital. Problem masyarakat bukan pada bagaimana mendapatkan berita, melainkan kurangnya kemampuan mencerna suatu informasi. Masyarakat tidak memiliki kecakapan dalam menentukan mana informasi yang benar (real news), mana yang palsu (fake news), dan mana yang keliru (false news). Hasil riset CIGI-Ipsos menunjukan bahwa sebanyak 65 persen dari 132 juta pengguna internet di Indonesia percaya dengan informasi di dunia maya tanpa memeriksa kebenarannya (fact-checking). 

Timbul kekhawatiran terutama jika informasi yang diterima bersifat sensitif seperti SARA, politik, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Jonah Berger dan Katherine Milkman dalam studinya menyatakan bahwa informasi yang dibagikan melalui jaringan internet adalah berita yang mampu membangkitkan emosi positif atau negatif yang sangat kuat (high-arousal emotions). Riset Fahmi (2017) menemukan bahwa hoax paling populer di Indonesia 91,80% merupakan isu sosial politik, menyusul di urutan kedua yaitu isu SARA sebanyak 88,60%. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XV/2017 disebutkan bahwa hal ini sangat berbahaya karena bisa saja mengandung hasutan atau provokasi untuk melakukan kekerasan bahkan keinginan untuk menghancurkan kelompok lain.

Misalnya saat pilpres, terdapat hoaks yang menyebutkan bahwa polisi melakukan penembakan ke arah kerumunan massa, padahal menurut Kepala Biro Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo, aparat kepolisian tidak dibekali peluru tajam untuk mengamankan demonstrasi. Ini menimbulkan skenario untuk membuat kekacauan, menyerang aparat keamanan, dan menciptakan antipati kepada pemerintahan. Selain itu ada pula berita bohong mahasiswa Papua yang tewas dipukul aparat di Surabaya yang menyebar begitu cepat melalui media sosial dan mengakibatkan kericuhan di sejumlah daerah. 

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah memiliki kebijakan pembatasan informasi elektronik untuk mengimbangi posibilitas penyalahgunaan informasi. Pembatasan informasi itu dapat berupa (1) penyaringan konten (filtering the internet traffic) atau pemblokiran platform tertentu; (2) memperlambat lalu lintas internet (throttling the internet traffic); atau (3) pemadaman internet (shutting down the internet traffic). 

Dasar kewenangan pemerintah melakukan pembatasan diatur dalam Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai berikut:

(2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2b) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum”. 

 

Selain itu, tindakan pembatasan internet juga didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.

Pembatasan diatas bertujuan untuk menghambat informasi tidak benar diterima oleh masyarakat sehingga mencegah hal-hal yang semakin memancing kericuhan. Disisi lain, kewenangan tersebut memang secara langsung membatasi hak atas informasi setiap warga negara yang dijamin oleh Pasal 28F UUD NRI 1945, berdampak pada kegiatan sehari-hari masyarakat bahkan menghambat kerja pers dan media. Akan tetapi MK dalam Putusan No. 81/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa kewenangan pemerintah untuk melakukan pencegahan melalui pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum adalah konstitusional. 

Dalam permohonan yang diajukan pun sejatinya pemohon mengamini adanya kehadiran negara untuk melindungi kepentingan umum dari informasi-informasi yang dapat mengganggu keamanan nasional dan keselamatan publik melalui kewenangan pembatasan internet. Hal ini dapat dilihat dalam permohonan pemohon (hal. 13) yang menyatakan bahwa:

 “untuk dapat mewujudkan suatu bentuk pengendalian yang memadai terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik khususnya yang bermuatan melanggar hukum sangat penting untuk dilakukan, mengingat semakin beragamnya bentuk dan muatan informasi yang tidak bisa dipisahkan pula dari bahaya yang muncul sebagai dampak dari suatu informasi”. 

 

Yang menjadi titik tekan pemohon adalah pelaksanaanya seharusnya diatur dalam sebuah konstruksi hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi substansi, prosedur dan pengawasan mengingat hal ini merupakan pembatasan terhadap hak konstitusional warga negara. 

Dapat ditarik benang merah bahwa kewenangan pembatasan informasi elektronik yang mengandung muatan melanggar hukum sangat relevan di era post-truth. Masyarakat cenderung tidak memverifikasi kebenaran suatu informasi, mudah terhasut dan terprovokasi sehingga dapat memicu konflik dan mengganggu kepentingan umum secara luas. Penyebaran informasi elektronik yang sangat cepat memang sudah seharusnya diimbangi dengan mitigasi untuk membatasi informasi-informasi yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Tentunya dengan memperhatikan prinsip negara hukum, perlindungan atas hak asasi manusia dan due process of law.

 

Daftar Pustaka

Adhari, Ade, Tundjung Herning Sitabuana dan Luisa Srihandayani, “Kebijakan Pembatasan Internet di Indonesia: Perspektif Negara Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Kajian Perbandingan”, Jurnal Konstitusi, Vol. 18, No. 2, 2021.

Ferrissa, Winda, “Tingkatkan Literasi Digital Masyarakat, Pemerintah Bikin Progam InÏ”, < https://kominfo.go.id/content/detail/11952/tingkatkan-literasi-digital-masyarakat-pemerintah-bikin-progam-ini/0/sorotan_media>, Diakses 22 November 2021.

Gumilar, Gumgum, Justito Adiprasetio dan Nunik Maharani, “Literasi Media: Cerdas Menggunakan Media Sosial dalam Menanggulangi  Berita Palsu (Hoax) Oleh Siswa SMA”,Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol . 1, No. 1, 2017.

Hartono, Dudi, “Era Post-Truth: Melawan Hoax dengan Fact Checking”, Prosiding Seminar Nasional Prodi Ilmu Pemerintahan, 2018.

Syuhada, Kharisma Dhimas, “Etika Media di Era Post-Truth”, Jurnal Komunikasi Indonesia, Vol. 5, No. 1, 2017.

Wiratraman, Herlambang P., “Negara Hukum Indonesia di Era Post Truth” dalam Buku Menemukan Kebenaran Hukum dalam Era Post-Truth, Mataram, Sanabil, 2020.



Diskriminasi Distribusi Bansos COVID-19

 

Oleh: Shevierra Danmadiyah

Seorang transpuan dari Pulau Sumatera bernama Ratna yang mengalami kesulitan ekonomi selama pandemi COVID-19. Sehari-hari Ratna bekerja di salon miliknya dan tinggal bersama teman sesama transpuan di kamar seluas 2x2 meter. Dengan ukuran kamar yang sedemikian, saat pandemi ini Ratna harus menampung empat transpuan lain karena mereka terdampak secara ekonomi—kehilangan pekerjaan ataupun pendapatannya berkurang. Dengan dampak ekonomi yang dialami tersebut, sayangnya Ratna belum pernah mendapatkan bansos dari pemerintah—jangankan mendapatkan, mendengar ada bansos dari pemerintah saja tidak. Kisah Ratna tersebut ditemukan dalam Kumpulan Liputan “Cerita di Balik Pandemi” yang dirilis oleh Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) pada Oktober 2020.

Kisah pelik tersebut tidak hanya dialami oleh Ratna dan teman-temannya, berdasarkan berita sebuah media lokal di Lampung, Koordinator Divisi Advokasi Persatuan Transpuan Sumatera Utara (Petrasu) bernama Lala mengaku hingga saat ini kelompok transpuan di Sumatera Utara hanya mengandalkan bantuan dari komunitas dan organisasi. Lebih lanjut, Lala mengungkapkan bahwa teman-teman transpuan masih sulit mendapat bansos dari pemerintah.

Menanggapi situasi perekonomian masyarakat, pemerintah Indonesia memang telah mencanangkan beberapa program bansos bagi masyarakat yang perekonomiannya terdampak COVID-19. Setidaknya, terdapat tujuh program bansos yang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu Bantuan Sosial Sembako, Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa), Listrik Gratis, Kartu Prakerja, Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh, dan Bantuan Langsung Tunai-Usaha Mikro Kecil (BLT-UMK). Dalam penyelenggaraan berbagai program bansos tersebut, pemerintah mengaku telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 203,9 triliun.

Sesuai amanat Undang-Undang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanggulangan Pandemi COVID-19 dan beberapa peraturan turunannya, bansos COVID-19 harus diutamakan kepada kelompok miskin dan rentan. Sayangnya, kelompok miskin dan rentan tertentu, misalnya kelompok transpuan, masih kesulitan mengakses bansos COVID-19 karena tidak memiliki e-KTP sebagai identitas hukumnya.

Berdasarkan data survei yang dilakukan oleh Jaringan Gaya Warna Lentera Indonesia (GWL-INA) pada tahun 2017, 34,1% dari 989 responden transpuan tidak memiliki e-KTP. Survei tersebut dilakukan di empat kota di Indonesia, yakni Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, dan Manado. Hal tersebut dikarenakan praktik pendaftaran e-KTP hanya mengakomodasi laki-laki dan perempuan sebagai pilihan gender. Pemilihan jenis kelamin yang terbatas seringkali menjadi kendala bagi kelompok transpuan karena harus didasarkan pada penampilan fisik yang berujung pada diskriminasi. Sulitnya akses e-KTP yang dialami oleh transpuan memiliki dampak lebih lanjut terhadap aksesibilitas terhadap beberapa layanan pemerintah, termasuk akses terhadap program bansos COVID-19. 

Tujuh program bansos COVID-19 yang telah digagas oleh pemerintah mempersyaratkan data yang tidak semua orang memilikinya, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercatat di e-KTP dan/atau Nomor Kartu Keluarga (NKK). Sebagai contoh, ketika seseorang ingin mendaftar  Kartu Prakerja, mereka harus menyelesaikan pendaftaran dengan memverifikasi data pribadi,  termasuk NIK. Bahkan, terdapat syarat untuk berfoto dengan memegang e-KTP miliknya. Pemerintah menilai dengan sistem ini Kartu Prakerja menjadi tepat sasaran. Di sisi lain, tidak mudah diakses oleh semua orang.

Dari ketujuh program bansos COVID-19 yang ada, memang tidak semuanya secara eksplisit menyatakan bahwa prasyarat untuk mendapatkan bansos adalah kepemilikan NIK dan/atau NKK. Program Bantuan Sembako, Bantuan Sosial Tunai, dan Listrik Gratis misalnya, mereka tidak mempersyaratkan dua hal tersebut, melainkan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis pendistribusiannya. Namun jika melihat lebih jauh, salah satu komponen yang ada pada DTKS adalah NIK. Lainnya lagi adalah BLT-Dana Desa, dimana dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur memang tidak mempersyaratkan adanya NIK. 

Namun, jika melihat pada formulir data, maka dapat diketahui bahwa keluarga miskin calon penerima manfaat BLT-Dana Desa harus memiliki NIK/Surat Keterangan Domisili. Selain itu, mereka juga harus memiliki nomor rekening. Prasyarat kepemilikan nomor rekening juga ditemukan dalam program Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh. Jika menelisik lebih jauh lagi, kepemilikan nomor rekening pada dasarnya sama dengan harus memiliki e-KTP/identitas hukum lainnya. Hal tersebut dikarenakan seseorang harus memiliki e-KTP/identitas hukum lainnya untuk dapat membuka rekening di bank. 

Sulitnya akses program bansos dikarenakan tidak dimilikinya dokumen/nomor tertentu oleh kelompok marjinal akan mempengaruhi hak hidup mereka. Pemerintah Indonesia seharusnya tidak memerlukan data tertentu, seperti NIK dan NKK, untuk dapat diaksesnya program bansos. Kebijakan yang berbasis demikian, jelas bertentangan dengan amanat Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. 

Perlu digaris bawahi bahwa distribusi bansos COVID-19 yang diskriminatif bukanlah satu masalah yang berdiri sendiri. Lebih jauh, masalah ini berkaitan dengan sistem e-KTP yang masih belum bersahabat dengan hak asasi manusia. Selama akar permasalahan belum dapat diatasi oleh pemerintah, distribusi bansos COVID-19 yang diskriminatif jilid dua, tiga, empat, hingga seterusnya tidak akan terhindarkan. []

Tentang kami

Redaksi

Pedoman Media Siber

Kode Etik

F A Q

Informasi Karir

Hubungi Kami