Beberapa waktu lalu, Paham Hukum secara khusus telah memperkenalkan istilah Marital Rape yang cukup gempar terjadi di Indonesia dan bagaimana penerapan hukumnya di negara lain. Hal ini ternyata sukses memperlihatkan kepada kita semua bahwa dalam hubungan perkawinan sekalipun, masih terdapat rongga terjadinya kekerasan seksual. Lantas, yang menjadi pertanyaannya, sejauh mana isu-isu kekerasan seksual ini dapat terjadi di sekitar kita?

terdapat sebuah kasus pelecehan seksual terhadap seorang laki-laki berumur 16 tahun (“FA” di Probolinggo, Jawa Timur. mengaku telah menjadi korban perkosaan yang dilakukan oleh seorang perempuan berumur 28 tahun (“DAP”). Modus yang dilakukan oleh DAP adalah menyuruh mengunjungi rumah kontrakannya untuk membahas pekerjaan, namun sesampainya rumah kontrakan tersebut, FA dicekoki minuman keras hingga dirinya tidak sadarkan diri, dan dalam kondisi yang setengah sadar, ia menjadi korban pelecehan seksual.

 

PAHAM HUKUM Society Kasus tersebut tentu mengagetkan sebagian dari masyarakat mengingat dianggap seksual. Apalagi terdapat pandangan membuat meyakini bahwa kasus aki-laki yang menjadi korban pemerkosaan adalah yang sangat tidak masuk akal. Laki-laki eringkali dianggap kuat, sehingga mereka seharusnya dapat melawan dirinya mendapatkan pelecehan .Padahal pada oleh Judicial Research 2020 silam, pelecehan seksual. Ditambah lagi, rdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak ndonesia, nyata bahwasanya korban kekerasan seksual pada tahun lebih banyak dialami laki-laki dengan ankedudukan persentase 60% pelecehar seksual dialam anak laki-laki, dan 40 dialami oleh perempuan.

 

Lantas, bagaimana seharusnya Penegak Hukum menyikapinya? Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia belum mengenal istilah “kekerasan seksual” dan mirisnya juga memberikar penafsiran yang sempit terhadap laki-laki sebagai korban perkosaan. Berdasarkan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), korban perkosaan haruslah seorang perempuan yang mengalami kekerasan ancaman kekerasan, pun demikian dengan rumusan Pasal 286 hingga 288 Oleh karenanya, alternatif penerapan pasal dalam KUHP yang ditujukan terhadap korban laki-laki cenderung merujuk pada Pasal 289 KUHP hingga Pasal 296 KUHP yang mengatur “perbuatan cabul”, ketika menangani kasus perkosaan terhadap laki-laki dewasa. KITAB HUKUM UNDANG UNDANG (KUHP) PIDANA

 

Merujuk pada pembahasan sebelumnya bahwa korban laki-laki seringkali enggan untuk membahas kekerasan seksual yang dihadapinya, maka wajar sejatinya mereka memiliki kebutuhan yang berbeda dari korban perempuan. Untuk itu, penulis memandang adanya urgensi perluasan Pasal 285 KUHP, yang mana bukan hanya perempuan saja lah yang harus dilindungi, akan tetapi laki-lak juga seharusnya mendapat perlindungan yang setara. Sehingga harapannya, semua korban dapat diperlakukan sama mata hukum, mana Negara wajib melindungi mereka, baik laki-laki laki- atau perempuan itu dalam membantu melawan pelaku kejahatan yang sebenarnya.